Jokowi-JK Dinilai Gagal Tegakan HAM
- 8 tahun yang lalu
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Jaringan Laksanakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan petani berunjukrasa di Jalan Bukit Barisan Medan, Kamis (10/12/2015)
Dalam orasinya mereka menuntut untuk segera dituntaskannya pelanggaran HAM di Indonesia seperti halnya dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Koordinator Aksi Ronald Syafriansah mengatakan, rezim di bawah pimpinan Jokowi-Jusuf Kalla gagal menengakkan HAM.
"Dalam hal ini masyarakat harus menyatakan pemerintah telah gagal. Kita dari aliansi laksanakan hak asasi manusia, yang terdiri dari berbagai elemen aliansi, mulai dari elemen buruh, petani, mahasiswa dan kaum miskin kota. Hari ini turun ke jalan menyatakan sikap bahwa kita melihat pada saat ini negara gagal," ujarnya.
Dalam melaksanakan melindungi hak asasi manusia terhadap warga negaranya, kata dia, itu bisa dilihat dari apa yang terjadi dari berbagai sektor, misalnya seperti di Sumatera Utara, bahwa konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara, ini yang paling banyak menyumbang, pelanggaran HAM di Sumatera Utara. (*)
Dalam orasinya mereka menuntut untuk segera dituntaskannya pelanggaran HAM di Indonesia seperti halnya dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Koordinator Aksi Ronald Syafriansah mengatakan, rezim di bawah pimpinan Jokowi-Jusuf Kalla gagal menengakkan HAM.
"Dalam hal ini masyarakat harus menyatakan pemerintah telah gagal. Kita dari aliansi laksanakan hak asasi manusia, yang terdiri dari berbagai elemen aliansi, mulai dari elemen buruh, petani, mahasiswa dan kaum miskin kota. Hari ini turun ke jalan menyatakan sikap bahwa kita melihat pada saat ini negara gagal," ujarnya.
Dalam melaksanakan melindungi hak asasi manusia terhadap warga negaranya, kata dia, itu bisa dilihat dari apa yang terjadi dari berbagai sektor, misalnya seperti di Sumatera Utara, bahwa konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara, ini yang paling banyak menyumbang, pelanggaran HAM di Sumatera Utara. (*)