Menaker Ida: Presiden Jokowi Pilih Jalani Risiko Gagas UU Cipta Kerja
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut Presiden Jokowi telah mengambil risiko dengan menggagas Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Hal ini ia sampaikan terkait satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin yang jatuh pada 20 Oktober 2020.
"Undang-Undang Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi situasi, yang digagas Pak Joko Widodo saat baru dilantik. Karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada risiko penolakan. Tapi Pak Jokowi memilih menjalani risiko itu," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuziyah seperti dilansir dari Kompas.com (21/10/2020).
Menurut Ida, Presiden Jokowi bisa saja bermain aman, namun Ia memilih meninggalkan legacy yang membawa perubahan.
"Tapi beliau memilih meninggalkan legacy untuk kita semua. Bukannya cari aman," ujar Ida.
Menaker mengakui tidak semua aspirasi pekerja dan pengusaha bisa terakomodasi di Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Menurut Ida, hal terpenting adalah kepentingan para pencari kerja yang harus segera dicarikan solusinya. Meski ada penolakan terkait UU Cipta Kerja, Menaker mengajak semua pihak untuk berdialog.
Hal ini ia sampaikan terkait satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin yang jatuh pada 20 Oktober 2020.
"Undang-Undang Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi situasi, yang digagas Pak Joko Widodo saat baru dilantik. Karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada risiko penolakan. Tapi Pak Jokowi memilih menjalani risiko itu," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuziyah seperti dilansir dari Kompas.com (21/10/2020).
Menurut Ida, Presiden Jokowi bisa saja bermain aman, namun Ia memilih meninggalkan legacy yang membawa perubahan.
"Tapi beliau memilih meninggalkan legacy untuk kita semua. Bukannya cari aman," ujar Ida.
Menaker mengakui tidak semua aspirasi pekerja dan pengusaha bisa terakomodasi di Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Menurut Ida, hal terpenting adalah kepentingan para pencari kerja yang harus segera dicarikan solusinya. Meski ada penolakan terkait UU Cipta Kerja, Menaker mengajak semua pihak untuk berdialog.