Menlu Retno Marsudi Tegaskan Sikap Indonesia Terhadap Kondisi Myanmar
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (23/4).
Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kondisi di Myanmar.
Presiden Jokowi melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, sikap Indonesia terhadap konflik Myanmar berpihak kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.
"Presiden mengenai isu Myanmar menyampaikan posisi Indonesia terkait Myanmar dari sejak awal sudah jelas, yaitu keselamatan kesejahteraan Myanmar menjadi prioritas", ungkap Retno dalam video yang disiarkan melalui akun Sekretariat Presiden (23/4).
Presiden menambahkan, kekerasan dan penggunaan senjata tak bisa dijadikan pilihan, karena bisa menimbulkan korban jiwa yang semakin hari semakin bertambah.
Oleh karena itu, cara lain seperti dialog inklusif harus dikedepankan, demi terciptanya perdamaian dan stabilitas di internal Myanmar.
"Kekerasan dan penggunaan senjata harus dihentikan sehingga korban tidak semakin bertambah, dan dialog inklusif harus segera dilakukan agar demokrasi, perdamaian dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar", pungkas Retno.
Kondisi di Myanmar mulai kembali kacau sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
Kekerasan, kontak senjata telah memicu jatuhnya korban jiwa. Kondisi ini telah menyita perhatian dunia, khususnya negara-negara Asean.
Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kondisi di Myanmar.
Presiden Jokowi melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, sikap Indonesia terhadap konflik Myanmar berpihak kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.
"Presiden mengenai isu Myanmar menyampaikan posisi Indonesia terkait Myanmar dari sejak awal sudah jelas, yaitu keselamatan kesejahteraan Myanmar menjadi prioritas", ungkap Retno dalam video yang disiarkan melalui akun Sekretariat Presiden (23/4).
Presiden menambahkan, kekerasan dan penggunaan senjata tak bisa dijadikan pilihan, karena bisa menimbulkan korban jiwa yang semakin hari semakin bertambah.
Oleh karena itu, cara lain seperti dialog inklusif harus dikedepankan, demi terciptanya perdamaian dan stabilitas di internal Myanmar.
"Kekerasan dan penggunaan senjata harus dihentikan sehingga korban tidak semakin bertambah, dan dialog inklusif harus segera dilakukan agar demokrasi, perdamaian dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar", pungkas Retno.
Kondisi di Myanmar mulai kembali kacau sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
Kekerasan, kontak senjata telah memicu jatuhnya korban jiwa. Kondisi ini telah menyita perhatian dunia, khususnya negara-negara Asean.